Soft Touching for Democration Party in Sinjai

Image

Oleh: Muhlis H. Pasakai

Beberapa bulan ini para rakyat kecil menjadi begitu berharga. Sontak para elit jadi ramah tak kepalang. Mulai dari pesta ikan bakar hingga dugaan praktek money politic. Selebaran yang berisi hasutan, hujatan hingga pesan singkat yang provokatif. “Jualan” para tim sukses laku dibeli oleh masyarakat. Sejuta pendekatan dilancarkan untuk meyakinkan para calon pemilih. Kegarangan sosok penguasa dikepala “wong cilik” serta merta berubah menjadi friendly. Para calon menjadi sangat bersahabat, murah senyum dan dermawan. Alangkah gembiranya, jika suasana ini terus terpelihara.

Sebagaimana para calon yang memahami selera masyarakat, masyarakat juga sudah pada tau, momen seperti ini adalah waktunya para calon penguasa berdandan, bersolek ayu bertingkah elok agar menarik simpati. Walaupun masyarakat juga memiliki lembaran masa lalu, bahwa pasca pemilihan tak kan seindah masa kampanye. Oleh karena itu, masyarakat juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup manfaat sebesar-besarnya. Dua kubu yang sudah saling memahami ini lebih cocok berada diatas panggung pementasan.

Suasana seperti ini dalam dunia politik sudah biasa. Setiap mendekati pesta demokrasi, para tokoh elit akan turun gunung menabur benih-benih harapan dan janji-janji sakti. Orang-orang juga tak ingin ketinggalan menyambut iklim kompetitif bergenre kekuasaan ini, mereka jeli melihat setiap peluang untuk ikut ambil bagian. Dari posisi yang basah kuyup, hingga sekedar becek akan dimanfaatkan. Dari pendukung yang sangat militan, hingga yang sekedar ikut ramai. Dari kendaraan mewah hingga sekedar kaos oblong. Itulah potret warna kehidupan politik yang penulis amati dengan sangat sederhana.

Sebenarnya penulis tidak terlalu bergairah menulis persoalan ini, tapi kebisingan konvoi kendaraan kampanye yang mengusik setiap hari memantik untuk ikut menorehkan kenangan kecil melalui tulisan ini.

Dari sudut pandang umum, tulisan ini tidak menghidangkan sajian yang sangat spektakuler seputar kontraksi suhu politik di Kabupaten Sinjai menjelang PILBUP 2013, apalagi proyeksi peta kekuatan politik yang jauh dari perhatian penulis. Hal ini karena penulis sendiri bukanlah pengamat politik, fungsionaris partai, tim sukses, atau penyelenggara. Ada sebuah rinai-rinai kecil yang menetes menyentuh corak perpolitikan, itulah yang akan disampaikan penulis secara ringkas. Walaupun disebut kurang berbobot, semoga tulisan ini dapat melengkapi ulasan dalam tulisan panjang para pakar.

Semenjak terlibat aktif dalam miniatur demokrasi di lembaga mahasiswa internal kampus sekitar 2 tahun silam, penulis sudah dapat merasakan tekstur perpolitikan yang kurang sehat. Hal inilah yang nampaknya semakin dirasakan dalam realita politik sungguhan, malah semakin membabi buta. Dalam lingkup kampus, para mahasiswa sedikit masih lebih objektif dengan daya kritis dan idealismenya yang masih segar. Sementara masyarakat yang menjadi ekspektasi para politisi, masih sangat terbatas dalam cara pandang yang super pragmatis. Entah sampai dimana pendidikan politik bekerja.

Kalimat kedua terakhir pada paragraf sebelum ini oleh sebagian orang mungkin disebut kurang tepat. Hal itu tidak akan penulis bantah, sebab apa yang ada dalam tulisan ini adalah sesuai yang penulis sendiri cerna dari berbagai informasi. Akan tetapi, pandangan sederhana ini dapat diuji lapangan.

Mencari sosok pemimpin yang ideal memang butuh dibedah secara komprehensif. Setidaknya pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Kategori paling simpel kira-kira begitu. Setiap pemimpin dituntut untuk tidak diksriminatif terhadap masyarakatnya. Itulah tipe pemimpin yang selalu didamba-dambakan.

Dalam perspektif global, rasanya menemukan sosok pemimpin ideal yang tidak diksriminatif sama sekali adalah mustahil jika kata diskriminasi ditafsirkan sebagai perbedaan perlakuan terhadap orang lain. Seleksi alam dan realita kehidupan akan memaksa perlakuan itu berbeda. Sebagai contoh, berbicara kepada anak-anak tentu berbeda dengan orang tua, dari sisi bahasa, intonasi, dan sebagainya. Ini contoh pada level yang sangat mendasar. Pada derajat pembedaan diatasnya dapat ditemukan berupa perlakuan yang lebih istimewa kepada pejabat atau orang yang memiliki status sosial tinggi. Hal ini disebabkan sebagai konsekuensi yang dibentuk oleh profesi, jabatan, pendidikan, dan strata sosial lainnya. Perbedaan perlakuan ini lebih pada aspek individu. Tentu saja diskriminasi yang dimaksudkan dalam ranah birokrasi adalah kebijakan pemerintah.

Memenuhi keinginan setiap orang yang dipimpin juga tampaknya tidak mungkin, sebab kebutuhan-kebutuhan yang telah di eksplor ke domain publik akan saling berbenturan. Selanjutnya setiap kebutuhan masyarakat akan ada yang menjadi prioritas. Memasukkan kebutuhan dalam skala prioritas tentu saja memiliki acuan. Setiap landasan yang menjadi acuan sangat memungkinkan sarat motif, sampai pada landasan konstitusional murni sekalipun, karena konstitusi lahir dari tangan orang-orang yang tidak dapat melepaskan diri dari latar belakangnya, corak identitasnya, idealismenya dan sebagainya. Belum lagi jika pengambilan keputusan oleh penguasa diwarnai oleh motif lain seperti ikatan emosional, utang politik, balas budi, dan keberpihakan seidentitas, dan itu rasanya sangat lumrah terjadi.

Jika kondisinya demikian, sudah dapat dipastikan bahwa diskriminasi itu adalah sebuah kenyataan yang tak dapat disangkal. Orang yang sedang berjuang dengan slogan anti diskriminasi pada dasarnya hanya ingin mengganti acuan pendiskriminasian. Inilah konsep paling asal pertarungan antara kebathilan dengan kema’rufan.

Untuk memudahkan mencerna, kita turunkan interpretasi terhadap kata diskriminasi. Kita batasi kata diskriminasi dengan pengertian tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap objek aturan yang memenuhi persyaratan. Walaupun mungkin berbeda dengan pengertian kamus, tetapi inilah yang penulis anggap paling dekat dengan maksud yang sering didengungkan di ruang publik. Contoh kecil, orang yang memenuhi persyaratan untuk penerbitan kartu identitas warga, wajib dilayani sama dengan orang lain yang memenuhi syarat serupa, melayani berdasarkan urutan antrian, tanpa mendahulukan siapapun dengan alasan apapun sepanjang tidak dikecualikan berdasarkan aturan itu. Lalu bagaimana dengan mendahulukan orang yang sangat tua, atau orang yang sakit?. Memang pada dasarnya jika kita telaah secara mendalam, setiap aturan selalu dapat memiliki celah untuk diserobot alasan-alasan kemanusiaan. Hal seperti ini sebenarnya dijumpai dalam syariat Islam, seperti pemberian dispensasi atau keringanan terhadap orang yang safar, mungkin bedanya hanya karena dalam Islam keringanan itu bukan alasan kemanusiaan belaka, tapi aturannya tersurat. Jika contoh kasus pada antrian tadi, maka sebenarnya mendahulukan orang yang lemah tidak dapat dikategorikan pendiskriminasian jika pendahuluan itu lahir dari objek atau orang-orang yang dilayani, berbeda jika pendahuluan itu lahir dari pelaksana atau subjek aturan. Tentu saja jika ditinjau dalam sorotan ini cukup panjang, namun secara ringkas dapat dipahami bahwa pendiskriminasian yang dimaksud adalah perlakuan yang berbeda tanpa pijakan dari aturan, yang pembedaan itu lahir dari orang-orang yang menjalankan aturan. Jika pembedaan itu timbul dari kesepakatan orang-orang yang dilayani dalam aturan tersebut, maka bagi penulis hal tersebut tidak dikategorikan pendiskriminasian, sekalipun jika ditarik lebih jauh kesan diskriminasi tetap memungkinkan.

Kita tinggalkan seputar kata diskriminasi. Persoalan substansial yang ingin disampaikan tulisan ini adalah perihal kualitas suara. Kualitas pemimpin tentu merefleksikan kualitas suara pemilihnya. Jika lebih disistematisir, maka kualitas suara itu dipengaruhi oleh kualitas informasi, maklumat, budaya serta sistem perpolitikan.

Setiap orang yang menyalurkan hak suaranya selalu memiliki harapan-harapan dibalik kecenderungannya terhadap salah satu pasangan calon yang dipilihnya. Sangat kecil orang yang apatis lalu ikut menyalurkan suaranya secara sah, minimal ia merusak suaranya atau sekalian tidak ikut berpartisipasi sama sekali alias golput. Harapan-harapan dibalik kecenderungan itulah yang penulis sebut kualitas suara. Jika suara steril hingga perhitungan akhir, seperti apa kualitas pemimpin yang akan dihasilkan, dapat diteropong melalui harapan-harapan ini.

Pada kenyataannya, harapan-harapan yang dibangun pemilik suara tak jauh berkutat pada alasan-alasan praktis pragmatis. Ada yang dijanji untuk diangkat jadi PNS, ada yang memiliki pertalian darah, ada yang loyal pada partai, ada yang dijanji perbaikan infrastruktur, ada yang tunduk pada atasan, ada yang diiming-imingi jabatan, dan ada yang takut jadi korban politik. Jika presentasi suara pada sebuah pesta demokrasi banyak diwarnai oleh hal-hal ini, maka pemimpin yang dihasilkan pun akan disibukkan untuk menjawab harapan-harapan tersebut. Tradisi ini jika terus terpelihara, maka demikianlah pendidikan politik yang bekerja pada rakyat.  Akan terus beregenerasi menjadi sebuah peradaban politik. Ujung-ujungnya, proses peralihan kekuasaan tak lebih dari sekedar transaksi kepentingan pragmatis.

Inilah wajah demokrasi kita, karena keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak, maka orientasi para calon pemimpin pun adalah memperebutkan selera pemilik suara. Menjadi kekhawatiran penulis jika penentu kepemimpinan diputuskan oleh selera yang bercita rasa rendah, maka pesta demokrasi sedang memproduksi pemimpin kualitas rendahan. Pengamatan sederhananya, seberapa besarkah dari orang-orang yang berkumpul menjadi suara terbanyak itu yang cerdas?, yang memahami persoalan birokrasi, kepemimpinan, soal-soal politik, ekonomi, pendidikan, keamanan, ketahanan pangan, dan seputar pengelolaan negara atau daerah. Secerdas-cerdasnya orang dalam persoalan-persoalan ini, jika ia hanya segelintir orang, maka suaranya tidak dapat menentukan kepemimpinan, sebab dikalahkan oleh suara terbanyak yang bisa saja terdiri dari orang-orang yang hanya dimobilisasi oleh kepentingan politik praktis, tanpa mengetahuai secara clear tentang suara yang disalurkannya. Akhirnya, para calon pemimpin tidak sibuk menata kualitas dirinya untuk layak dipilih secara cerdas, tapi berusaha mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Lebih dikhawatirkan lagi jika ilmu-ilmu politik ternyata hanya mengajarkan seni mendapatkan suara terbanyak. Konsentrasi pada kemampuan mengelola negara beralih pada kemampuan memenangkan suara, sebab disanalah simpul penentu kekuasaan. Peralihan konsentrasi ini saangaat maklum, sebab sehebat apapun seseorang memiliki kemampuan menejerial sebuah Negara atau daerah jika tidak dapat mengumpulkan suara terbanyak, akan pupus ditengah jalan. Itulah demokrasi.

Sinjai, Jumada al Awwal 1434 H./ Maret 2013 Miladiyah

About ubanpamungkas
Bugis Tondong Sinjai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: