Mendamaikan Budaya dengan Syariat

DamaiOleh: Muhlis H. Pasakai

Dalam sebuah perbincangan singkat, kami menyinggung sekilas tentang tradisi dan kebudayaan rakyat. Hal itu karena bertepatan dengan kehadiran saya di salah satu lembaga pemerintahan tingkat Desa untuk sebuah urusan administrasi, juga diperbincangkan adanya surat masuk yang ditujukan kepada Kepala Desa, berisi permohonan izin untuk menggali informasi salah satu budaya setempat yang dianggap diambang kepunahan. Surat itu bersumber dari sebuah sekolah menengah atas yang meminta kepada salah seorang warga di desa tersebut yang dianggap kapabel sebagai narasumber untuk menjadi informan bagi siswa-siswinya seputar tradisi dan ritual budaya masyarakat yang dimaksud dalam surat tersebut.

***

Dengan tujuan untuk melestarikan budaya lokal sebagai jati diri bangsa, tradisi-tradisi kuno sering menjadi objek kajian untuk tetap dipelihara dan dihidupkan ditengah-tengah masyarakat.

Budaya yang dianggap bertentangan dengan Syariat Islam merupakan salah satu topik yang sering menjadi sorotan para da’i/muballigh. Dalam komunitas masyarakat yang menjunjung tinggi budaya dan tradisinya, menyinggung soal kebid’ahan atau kesyirikan yang berlatar belakang budaya adalah perkara yang sangat sensitif. Hubungan sosial kemasyarakatan dapat menjadi tidak kondusif disebabkan karena menyinggung persoalan tersebut. Bahkan tak jarang penolakan masyarakat terhadap da’wah disebabkan karena dianggap mencederai budaya dan tradisi yang telah mengakar kuat dari generasi ke generasi. Gerakan purifikasi ajaran Islam yang digencarkan para da’i pun terkadang dimentahkan lebih dini karena terlalu cepat mengangkat soal budaya masyarakat setempat. Da’wah yang mengkritik tradisi masyarakat yang menyimpang dari sudut pandang Islam akhirnya dapat melahirkan resistansi masyarakat dari seruan da’wah yang murni. Ini adalah babakan pertama.

Babak selanjutnya lebih menarik lagi. Aktivitas da’wah yang menyentuh kesakralan budaya mengusik para budayawan dan orang-orang yang sepemikiran dengan mereka untuk lantang melakukan perlawanan. Mereka bukan masyarakat biasa sebagaimana yang terjadi di termin pertama, mereka bisa saja para pejabat, mahasiswa, cendekiawan, akademisi, seniman, dan para tokoh, bahkan dari kalangan aktivis Islam sendiri. Dengan jargon keindonesiaan, kemajemukan dan toleransi, argumentasi mereka terkadang terkesan jauh lebih berbobot dibanding dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh para asatidz.

Ketika seorang da’i diperhadapkan pada kasus seperti ini, dibutuhkan approach yang friendly agar transmisi da’wah dapat berlangsung hikmah dan harmonisasi tidak retak, tentu saja tanpa harus membandrol syariat Islam dengan transaksi murah.

Persoalan ini dapat ditelaah dari dua sisi. Yang pertama menempatkan budaya sebagai produk dari interaksi manusia dengan alam dan lingkungan sosialnya yang terus hidup selama interaksi itu berlangsung. Pada sisi ini, ketika terdapat pertentangan antara Islam dengan produk budaya tersebut, maka yang menjadi bahan perdebatan bukan soal produk itu, tapi soal paham dan keyakinan. Jika manusia menganut paham sekuler atau mini sekuler dan paham-paham anti agama, maka pelariannya adalah memisahkan urusan agama (ibadah) dengan kehidupan sosial, sehingga kesimpulannya tidak ada masalah dengan budaya tersebut karena bukan domain agama. Urusan agama tidak lebih dari sekedar shalat, zakat, puasa, haji dan ibadah sejenisnya. Kosa kata mini sekuler yang dimaksud adalah masih meyakini kesempurnaan Islam, tapi juga masih meyakini bahwa sesuatu yang datang dari luar Islam dan bergabung dengan komunitas Islam, dapat diamalkan dengan meyakini bahwa hal tersebut bukan dari Islam. Sebaliknya orang yang berkeyakinan Islam secara totalitas (kaffah), maka seluruh aspek kehidupan harus berdasarkan neraca syariat Islam, sehingga apapun namanya jika tidak sesuai dengan Islam harus ditolak. Inti pada sisi yang pertama ini adalah soal keimanan, untuk menerima atau menolak suatu budaya cakupannya pada keyakinan seseorang, bukan pada entitas budayanya. Ruang untuk mendamaikan pada sisi ini hanya mungkin jika budaya tersebut tidak berseberangan dengan syariat Islam.

Jika suatu budaya jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, maka ruang untuk mendamaikannya dapat ditempuh melalui perspektif pada sisi yang kedua. Pada sisi ini budaya dilihat melalui kacamata historis, budaya ditempatkan sebagai fakta sejarah. Keberatan yang sering timbul ketika budaya disoroti oleh para da’i adalah kekhawatiran akan diberangusnya fakta-fakta sejarah itu yang mengandung nilai-nilai pada setiap peristiwanya. Sementara masyarakat dan para pemerhati budaya sangat menghargai budaya tersebut sebagai warisan sejarah yang melekat pada setiap identitas. Ruang perdamaian yang dapat dibuka oleh syariat Islam adalah menegaskan bahwa seruan da’wah bukan untuk menghilangkan fakta sejarah, budaya sebagai produk sejarah tetap harus terpelihara. Islam tidak bermaksud menghapus sejarah hitam, sebagaimana dalam Al Qur’an tetap diabadikan sejarah tentang qarun, fir’aun, haman, dan bangsa yang dihancurkan seperti kaum ‘ad. Sejarah yang tidak sejalan dengan Islam dibiarkan lestari sebagai sebuah sejarah bukan dengan maksud untuk mengikuti dan mengamalkannya, tetapi justru dengan terpeliharanya sejarah tersebut semakin membentengi kualitas Islam. Begitu pula dengan budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat, Islam tidak bermaksud menghapus sejarah keberadaan budaya tersebut. Kesalahan-kesalahan pada suatu budaya cukup ditunjukkan melalui sudut pandang Islam, lalu disimpulkan bahwa budaya tersebut adalah khazanah tradisi masyarakat lampau, tidak berasal dari Islam dan ia tetap ditempatkan sebagai bagian dari masa lalu sebuah masyarakat. Garis persinggungan yang dapat terjadi antara syariat Islam dengan budaya pada sisi ini adalah ketika budaya tersebut terus dilestarikan dalam bentuk pengamalan-pengamalan sehingga dapat berpengaruh pada keyakinan dan aqidah khususnya generasi dan masyarakat yang belum dapat meletakkan budaya tersebut pada porsinya, selain itu dikhawatirkan budaya tersebut yang justru mewarnai masyarakat Islam, padahal Islam memiliki warnanya sendiri. Selama hal ini tidak terjadi, sepanjang budaya dimasukkan pada wahana sejarah yang proporsional, maka damailah budaya dengan syariat itu.

Syariat Islam tidak ingin menghancurkan budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat, tapi menempatkan sebagai fakta sejarah dan meluruskan sudut pandang dalam mencerna proporsi budaya itu. Mengkaji dan menggali informasi budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak dipermasalahkan sepanjang porsinya adalah pengetahuan sejarah. Melestarikan budaya tidak harus berarti meyakini, mengamalkan dan menghidupkan ditengah-tengah masyarakat. Menjadikannya sejarah, dapat menjadi bukti bahwa ritual-ritual tersebut bukan dari Islam atau setidaknya hasil akulturasi, karena keyakinan-keyakinan seperti animisme dan dinamisme adalah pendahulu keyakinan sebelum Islam berkembang di negeri ini.

Allahu A’lam Bisshowab.

Sinjai, Desember 2013 M.

 

 

 

 

About ubanpamungkas
Bugis Tondong Sinjai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: