Kemenangan Jokowi dan Babak Baru Politik Identitas

jkwOleh: Muhlis H. Pasakai

KPU secara resmi menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres 2014 pada tanggal 22 Juli 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pasangan Jokowi-JK unggul dengan perolehan suara 53,15 % dari pasangan Prabowo-Hatta yang mengumpulkan suara 46,85% dari suara sah nasional. “Perang dingin” di media dan jejaring sosial yang selama ini menggelinding panas pun mencapai klimaksnya dengan kemenangan di gerbong Jokowi-JK.

Sisi lain faktor kemenangan Jokowi

Perjalanan mulus Jokowi di pentas birokrasi terbilang menarik. Namanya melejit di kancah nasional lewat mobil SMK. Sosoknya yang “khas” pun sering menjadi perhatian. Khas keJokowian yang dimilikinya semakin dibuktikan pada PILGUB di DKI Jakarta dengan memenangkan pertarungan elit di tingkat ibu kota bersama Ahok. Jokowi berhasil memainkan gaya politik blusukan dan strategi Bollywood seperti kata Ridwan Saidi, yaitu meromantisasi serangan lawan politiknya untuk menarik simpati masyarakat. Munculnya sosok Jokowi dan para “Jokowian” menurut penulis sendiri adalah sebentuk antitesa dari sosok pemimpin yang terkesan eksklusif bagi masyarakat. Momentum inilah yang tepat segera dimanfaatkan dengan gaya politik Jokowi.

Selain itu, sepertinya ada kecenderungan sikap masyarakat yang mengidap sindrom “kejenuhan”, yaitu ketidak betahan terhadap kepemimpinan yang telah berlangsung, apalagi lebih dari satu periode. Sikap seperti ini mendorong untuk mencari atau mencoba sosok pemimpin yang lain menjelang suksesi kepemimpinan. Dalam hal ini, Prabowo setidaknya memiliki latar belakang seperti SBY, dan orang dapat saja menganggap ada kemungkinan gaya kepemimpinannya tidak jauh berbeda, sehingga rakyat ingin mencoba “pemimpin baru”. Menurut penulis, jika mental semacam ini sepenuhnya benar, akan berbahaya karena  mungkin suatu saat pemimpin ideal pun jika sudah berjalan beberapa tahun, akan timbul kebosanan dan hasrat untuk mencoba pemimpin yang lain, walaupun pemimpin yang lain itu belum tentu lebih baik.

Menariknya lagi, kemenangan Jokowi adalah perpaduan antara kejenuhan dan kerinduan pada pemimpin masa lalu. Selera nostalgia politik masyarakat semacam ini memang masih bergairah. Dan cita rasa ini tepat disajikan dengan kehadiran JK sebagai figur yang sering dinantikan sepak terjangnya seperti di Kabinet Indonesia Bersatu jilid I.

Babak baru sosio-politik Islam

Jika Prabowo-Hatta selama ini terkesan didukung oleh “faksi Islam”, setidaknya ditandai dengan merapatnya partai-partai Islam ke dalam kubu Prabowo-Hatta kecuali PKB, dan adanya dukungan dari  tokoh Islam, maka sebaliknya pasangan Jokowi-JK dengan sendirinya akan terpolarisasi, walaupun hal itu berusaha dinetralkan.

“Faksi Islam” ini tentu saja idealnya mengambil keputusan berdasarkan rujukan bagaimana Islam menyikapi pemilihan pemimpin. Majelis Ulama Indonesia misalnya memiliki fatwa tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan) dimana dalam hal Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum disebutkan bahwa memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib*. Sementara itu, melalui anggota Komisi Fatwa MUI Pusat K.H Sholahuddin al-Ayyubi dalam situs resmi MUI www.mui.or.id  menyebut bahwa pendekatan dalam memilih adalah  kaidah fiqhiyyah “Akhaffu ad-Dhararain”, yaitu jika tidak ada yang ideal atau mendekati ideal, maka pilihlah yang dampak kerusakannya lebih kecil terhadap Islam. Kaidah ini sebenarnya juga menjadi dasar penetapan fatwa. Walaupun Al Qur’an dan Hadis dapat menjadi rujukan langsung bagi kaum muslimin, tapi merujuk pada keputusan seperti ini jauh lebih aman, karena keputusan ini diambil secara ijtima/ bersama-sama oleh orang-orang yang sesuai dengan disiplin ilmunya, lagipula dasar penetapannya/ istimbath berdasarkan pada Al Qur’an, Hadis, Kaidah Fiqih, perkataan sahabat dan pendapat para ulama. Jika alasan seperti ini yang mendorong “faksi Islam” untuk merapat pada Prabowo-Hatta, maka dapat dipahami secara mahfum mukhalafah (pengertian terbalik) mengapa tidak ke Jokowi-JK.

Kemenangan Jokowi-JK kali ini jika betul-betul disertai oleh pelemparan isu ideologi (baca: Islam), maka kembali terbukti apa yang pernah dikatakan oleh budayawan Ridwan Saidi dalam talkshow ILC Tv One bertajuk “Rhoma Menggoyang Sara”, bahwa menggunakan isu agama dalam menghantam lawan politik akan berakibat fatal terhadap perolehan suara, tepatnya mungkin justru hanya melahirkan sikap antipati pemilih.

Jika rezim Jokowi mengambil hati dan bereaksi terhadap sikap “faksi Islam” ini, ada kemungkinan otoritas politik di era Jokowi, apalagi jika diisi oleh orang-orang liberal, akan kurang ramah terhadap kepentingan “faksi Islam”. Jika kenyataannya demikian, momentum seperti ini seharusnya dapat mencairkan ketegangan bagi kelompok-kelompok Islam di tanah air dan berfusi dalam skopic oriented yang sama. Sementara di parlemen, jika betul ini yang terjadi, seharusnya poros perjuangan Islam melahirkan “Masyumi baru”. Allahu A’lam Bishshowab

*Lihat, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), hal.878

 Sinjai, 23 Juli 2014 M.

About ubanpamungkas
Bugis Tondong Sinjai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: