Kesenjangan Kesehatan dan Egalitarianisme

Oleh: Muhlis Pasakai

index

Kesehatan merupakan nikmat terbesar setelah Iman dan Islam. Begitulah yang disebutkan dalam salah satu hadits riwayat Abu Dawud yang berbunyi “Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan), sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan)”. Mungkin itulah mengapa dalam hadits yang lain dikatakan bahwa “Barangsiapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya”(HR. Ibnu Majah). Bahkan dalam dzikir pagi petang kita memohon kepada Allah keselamatan (kesehatan) badan, penglihatan dan pendengaran.

Semua ini menunjukkan akan pentingnya kesehatan. Tak peduli, demi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, orang rela mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar. Iya, jika itu adalah orang yang sanggup membayar mahal. Mungkin berbeda dengan orang “lemah”, yang hanya sanggup mendapatkan pelayanan kesehatan kelas “eceran”.

Dalam kehidupan bernegara, pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Berdasarkan deklarasi tersebut, pasca Perang Dunia II beberapa negara mengambil inisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial, antara lain jaminan kesehatan bagi semua penduduk (Universal Health Coverage)[1].

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara UUD 1945 pasal 34 ayat 3 yaitu Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara. Karena itulah negara bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan kesehatan warganya secara optimal.

Membuat peraturan dan kebijakan dalam bentuk lembaran-lembaran mungkin terkesan sangat ideal. Tapi kenyataan dilapangan tentu tak semudah membaca kalimat-kalimat pelayanan kesehatan yang dituangkan pemerintah dalam lembaran negara.

Rasanya sulit untuk mendefinisikan maksud dari redaksi kata hak yang sama. Sebab realitanya pelayanan kesehatan memperlakukan pasien secara berbeda. Lihat saja kamar pasien misalnya yang berkelas-kelas dengan fasilitasnya masing-masing. Lihatlah “orang-orang” yang mendapatkan pelayanan istimewa. Lihatlah para pejabat, kelompok elit dari para “keluarga besar orang berada” yang diperlakukan lebih. Dan masih banyak lagi yang bisa kita saksikan.

Sepertinya kita masih berkesimpulan bahwa si kaya tetap mendapatkan pelayanan kesehatan lebih dibandingkan si miskin.

Lebih parah lagi, jika pola ini berhasil menginfiltrasi budaya pelayanan kesehatan, sehingga “orang-orang berkelas” akan dilayani secara optimal, sementara “wong cilik” dinomor duakan. Pemandangan semacam ini bukan lagi hal yang langka terjadi. Penulis sendiri sudah cukup makan garam melihat kesenjangan ini. Dan kita semua tentu tahu itu, bahkan mungkin mengalaminya.

Mungkin ini pulalah salah satu faktor yang mendorong orang-orang untuk cenderung lebih mengedepankan pencapaian faktor materi dalam hidupnya dibandingkan moral dan “kesehatan” ruhnya, sebab penghargaan yang diberikan oleh orang lain juga dititik beratkan pada materi.

Egalitarianisme dan “gengsi”

Pelayanan kesehatan yang prima merupakan harapan semua orang, tapi adanya klasifikasi kamar perawatan terkadang memaksanya untuk menikmati kelas yang seukuran dengan isi dompetnya.

Di RSUD Kab. Sinjai misalnya, tarif kamar perawatan untuk umum mulai dari Rp. 50.000/malam untuk Kelas III hingga Rp.250.000/malam untuk Paviliun. Sebuah selisih yang tidak sedikit. Belum lagi jika kita melihat perbedaan fasilitasnya. Bagi mereka yang menempati kamar “mahal” akan menikmati fasilitas mewah di dalamnya. Sementara di kelas III misalnya akan dirawat dalam satu kamar dengan jumlah pasien yang banyak serta fasilitas yang seadanya.

Menempati kamar paviliun atau VIP memang lebih nyaman dibandingkan kelas II atau III. Bahkan terkadang muncul “gengsi” untuk dirawat di VIP atau paviliun agar terkesan sebagai orang papan atas.

Dibalik semua kemewahan dan elitis itu, terkandung pesan egaliter dari bilik kamar kelas III yang “riuh”. Setidaknya itulah pengalaman penulis beberapa hari yang lalu, saat sang mertua dirawat di perawatan bedah kelas III RSUD Sinjai untuk operasi usus buntu. Ternyata kamar yang dihuni beberapa pasien itu dapat menjadi ruang sosial yang unik. Disitulah sang mertua dapat memperlihatkan langsung kepada pasien yang lainnya bagaimana seorang muslim tetap melaksanakan shalat lima waktu walaupun dalam keadaan terbaring, praktik bertayammum, memperdengarkan ayat-ayat Al Qur’an, bahkan menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan-pesan da’wah kepada pasien yang lainnya.

Kebersamaan dalam ruangan itu dapat melahirkan suasana kekeluargaan. Saling mengenal, berbagi, hingga kerabat pembesuk pun dapat saling akrab. Makan bersama, berbagi tawa dan hal-hal lain yang seakan-akan membentuk mereka sebagai sebuah miniatur sosial kerukunan warga. Lebih hebat lagi, Ikatan sosial yang kesannya “senasib” ternyata tidak sampai dibalik tembok putih itu saja. Hingga sang mertua diizinkan meninggalkan rumah sakit pun masih dapat berbagi dengan pasien yang lainnya, seperti terjalin sebuah hubungan keluarga yang baru. Itulah semangat egalitarian dibalik kamar “buntut” tempat perawatan para pasien berkelas paling rendah. Ternyata semua keadaan dapat ditransfigurasikan dalam sebuah bentuk yang sarat makna.

Memang pelayanan kesehatan terkadang terasa sangat minim, kritik tak jarang dilontarkan dari berbagai sudut. Sebagai contoh, salah seorang kerabat yang membesuk sempat menceritakan pengalamannya membandingkan rumah sakit yang pernah disaksikannya di negeri jiran Malaysia yang sangat bersih jika dibandingkan dengan RSUD Kab. Sinjai yang terkesan “kumuh”.

*

Jika pemerintah serius ingin memberikan pelayanan kesehatan tanpa membeda-bedakan warga negaranya, semestinya tidak perlu ada pengklasifikasian kamar perawatan berikut kesenjangan fasilitasnya.

Allahu A’lam Bishshowab.

Sinjai, Dzulqa’dah 1436 H./ Agustus 2015 M.

[1] BUKU PEGANGAN SOSIALISASI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

About ubanpamungkas
Bugis Tondong Sinjai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: